Bawaslu Kabupaten Pasaman Terima Kunjungan Komisi I DPRD Sumbar Terkait Penghitungan Suara Ulang

Pasaman, (02/03/25) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pasaman menerima kunjungan dari Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam rangka membahas pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang (PSU) di wilayah Kabupaten Pasaman. Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan proses PSU berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku serta mengedepankan prinsip transparansi dan keadilan.

Rombongan Komisi I DPRD Sumbar yang dipimpin oleh (Sawal, SH Dt Putiah), disambut langsung oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman (Rini Juita, MA) beserta jajaran. Dalam pertemuan tersebut, Komisi I DPRD Sumbar membahas terkait persiapan  pelaksanaan PSU, kendala yang dihadapi, serta langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Bawaslu untuk mengawal proses pemungutan dan penghitungan suara ulang agar berjalan dengan jujur dan adil.

Ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman menyampaikan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk KPU dan aparat penegak hukum, untuk memastikan PSU berjalan sesuai prosedur yang ditetapkan. Ia juga menegaskan bahwa Bawaslu akan terus melakukan pengawasan ketat guna mencegah terjadinya pelanggaran yang dapat mencederai demokrasi.

"Kami berkomitmen untuk menjalankan tugas pengawasan sesuai dengan regulasi yang ada, demi memastikan hak suara masyarakat terlindungi dan hasil pemilu benar-benar mencerminkan kehendak rakyat," ujar Ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman.

Sementara itu, perwakilan Komisi I DPRD Sumbar menyampaikan harapan agar PSU dapat berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan polemik di masyarakat. Mereka juga menegaskan pentingnya sinergi antara Bawaslu, KPU, serta pihak keamanan dalam menjaga kondusivitas selama proses penghitungan ulang berlangsung.

Dengan adanya kunjungan ini, diharapkan PSU di Kabupaten Pasaman dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan keputusan yang adil bagi semua pihak. Komisi I DPRD Sumbar juga berjanji akan terus memantau perkembangan proses demokrasi di Sumatera Barat guna memastikan integritas dan kredibilitas Pemilihan tetap terjaga.