Optimalkan Dukungan Administrasi, Kasek Bawaslu Provinsi Sumbar Jalin Koordinasi dengan Sekda Pasaman

Pasaman — Upaya penguatan kelembagaan terus dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat melalui langkah strategis di tingkat daerah. Salah satunya ditunjukkan oleh Rinaldi Aulia, AP, M.Si  Kepala Sekretariat (Kasek) yang melakukan koordinasi langsung dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman (Yudesri, S.IP., M.Si.) guna mengoptimalkan dukungan administrasi bagi Bawaslu Kabupaten Pasaman.

Pertemuan tersebut menjadi bagian penting dalam mendorong kesiapan Bawaslu Pasaman menuju satuan kerja (satker) yang mandiri dan lebih kuat secara kelembagaan. Dalam diskusi yang berlangsung hangat dan konstruktif, sejumlah isu strategis dibahas, mulai dari dukungan administratif hingga persoalan hibah tanah untuk kantor permanen.

Kasek Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menekankan bahwa keberadaan dukungan administrasi yang memadai menjadi fondasi utama dalam meningkatkan kinerja lembaga. Ia menyampaikan bahwa penguatan di sektor kesekretariatan tidak hanya menyangkut tata kelola internal, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia, termasuk dalam pemenuhan formasi pegawai di Bawaslu Pasaman.

“Pengisian formasi menjadi salah satu kunci agar fungsi pengawasan berjalan optimal. Untuk itu, dukungan dari pemerintah daerah sangat dibutuhkan, terutama dalam aspek administratif,” ujarnya.

Selain itu, isu hibah tanah turut menjadi perhatian utama. Hingga saat ini, keberadaan kantor permanen dinilai penting sebagai simbol sekaligus sarana penunjang kerja pengawasan pemilu. Dalam hal ini, Bawaslu berharap adanya dukungan konkret dari pemerintah daerah melalui mekanisme hibah tanah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sekretaris Daerah Pasaman menyambut baik koordinasi tersebut dan menyatakan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung penguatan kelembagaan Bawaslu. Ia menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan Bawaslu menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas demokrasi di daerah.

“Kami memahami pentingnya peran Bawaslu, sehingga dukungan terhadap kebutuhan administratif dan sarana prasarana akan menjadi perhatian bersama,” ungkapnya.

Melalui koordinasi ini, diharapkan berbagai kendala yang selama ini dihadapi dapat diurai secara bertahap. Baik terkait pemenuhan formasi pegawai maupun penyediaan lahan untuk kantor, semuanya diarahkan untuk mempercepat transformasi Bawaslu Pasaman menjadi satker yang mandiri dan profesional.

Langkah kolaboratif ini sekaligus menunjukkan bahwa penguatan demokrasi tidak hanya menjadi tanggung jawab satu pihak, melainkan hasil dari kerja sama yang solid antara lembaga pengawas pemilu dan pemerintah daerah.