"Menjadi kader partai bukan sekadar pilihan politik, tetapi panggilan pengabdian untuk bangsa" rini sampaikan pada Bimtek partai gerindra

Pasaman — Rini Juita. M.A Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pasaman menjadi narasumber dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Partai Gerindra yang membahas penguatan struktur, etika politik, serta akselerasi dan program kerja Pengurus Anak Cabang (PAC) Partai Gerindra, pada hari Kamis (18/12) di arumas hotel lubuk sikaping. 

Kegiatan Bimtek tersebut diikuti oleh jajaran pengurus PAC Partai Gerindra se-Kabupaten Pasaman dan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kader partai dalam menjalankan roda organisasi secara profesional, beretika, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Dalam pemaparannya, Ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman Menjadi kader partai bukan sekadar pilihan politik, tetapi panggilan pengabdian untuk bangsa dan demokrasi. Di tangan para kaderlah nilai-nilai demokrasi diterjemahkan menjadi tindakan nyata—kejujuran dalam berkompetisi, kedewasaan dalam berbeda, dan keteguhan dalam menjaga aturan. Demokrasi yang kuat tidak lahir dari ambisi semata, melainkan dari kader yang berintegritas dan berkomitmen pada kepentingan rakyat. 

Kader partai adalah jembatan antara cita-cita politik dan kebutuhan masyarakat. Melalui peran aktif dalam pemilu, pendidikan politik, serta pengawasan partisipatif, kader dapat memastikan bahwa suara rakyat benar-benar dihormati. Setiap langkah kader—dari cara berbicara, berkampanye, hingga bersikap—menjadi contoh bagaimana politik seharusnya dijalankan secara bermartabat. 

Membangun demokrasi membutuhkan keberanian untuk taat aturan, ketegasan menolak pelanggaran, dan keikhlasan untuk menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Kader yang konsisten menjaga etika politik sesungguhnya sedang menanam fondasi kepercayaan publik, karena kepercayaan adalah napas utama demokrasi. 

Dengan semangat pengabdian, kader partai diharapkan menjadi agen perubahan: menguatkan partisipasi masyarakat, menjaga integritas pemilu, dan memastikan demokrasi tidak hanya berlangsung lima tahunan, tetapi hidup dalam keseharian berbangsa dan bernegara.