Lompat ke isi utama

Berita

Tingkatkan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), Bawaslu Pasaman Ikuti Evaluasi Kinerja dan Pelaporan Bawaslu

Rini Juita dalam mengikuti Evaluasi Kinerja dan Pelaporan Bawaslu

Rini Juita dalam mengikuti Evaluasi Kinerja dan Pelaporan Bawaslu

Pasaman — Dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran serta memperkuat akuntabilitas kinerja, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pasaman mengikuti kegiatan Evaluasi Kinerja dan Pelaporan Bawaslu yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari strategi peningkatan capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) di lingkungan Bawaslu, Kamis (23/10)

 

Kegiatan evaluasi ini diikuti oleh perwakilan Bawaslu kabupaten/kota se-Sumatera Barat, termasuk jajaran sekretariat Bawaslu Kabupaten Pasaman yang membidangi perencanaan, keuangan, dan pelaporan. Melalui kegiatan ini, peserta memperoleh arahan dan pembinaan teknis terkait peningkatan tata kelola anggaran, penyusunan laporan keuangan, serta strategi dalam menjaga kinerja pelaksanaan anggaran agar lebih efektif dan tepat sasaran.

 

Ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman, [Rini Juita], menyampaikan bahwa kegiatan ini sangat penting untuk memastikan setiap program dan kegiatan Bawaslu dapat terlaksana secara efisien serta sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Melalui evaluasi ini, kami dapat mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan anggaran dan mencari solusi agar ke depan kinerja pengelolaan anggaran Bawaslu Pasaman semakin baik. Harapannya, nilai IKPA kami juga terus meningkat,” ujar [Rini].

 

 “IKPA menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana pelaksanaan anggaran dilakukan dengan efisien dan sesuai ketentuan. Oleh karena itu, kami terus berupaya melakukan pembenahan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang keuangan dan pelaporan,” jelasnya.

 

Dengan mengikuti kegiatan evaluasi ini, Bawaslu Kabupaten Pasaman berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan, sehingga pengelolaan anggaran dapat berjalan optimal dan memberikan dampak positif terhadap pelaksanaan tugas pengawasan pemilu di daerah.