Percepat Penyelesaian Naskah Hibah dan BAST, Bawaslu Pasaman Koordinasi dengan Sekda

Pasaman, Jumat, 16 Oktober 2026 – Dalam rangka mempercepat penyelesaian administrasi hibah tanah untuk kantor Bawaslu Kabupaten Pasaman, Pelaksana Tugas (Plt.) Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pasaman, Susi Nofenti, melakukan koordinasi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Ruang Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman.

Koordinasi ini berfokus pada percepatan penyelesaian naskah hibah dan Berita Acara Serah Terima (BAST) tanah yang diperuntukkan bagi kantor Bawaslu Kabupaten Pasaman. Penyelesaian dokumen tersebut menjadi salah satu langkah penting dalam mendukung pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kelembagaan Bawaslu.

Plt. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pasaman, Susi Nofenti, menyampaikan bahwa koordinasi ini merupakan bagian dari upaya mempercepat proses Usulan Kebutuhan Minimum (UKM) Bawaslu Kabupaten Pasaman Tipe A, khususnya dalam pemenuhan dukungan fasilitas kantor.

“Koordinasi ini merupakan bagian dari upaya kita untuk mempercepat proses UKM Bawaslu Kabupaten Pasaman Tipe A. Penyelesaian naskah hibah dan BAST tanah menjadi salah satu hal penting yang perlu ditindaklanjuti agar pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kantor dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Susi Nofenti.

Menurutnya, sinergi dan komunikasi yang baik dengan Pemerintah Kabupaten Pasaman sangat diperlukan agar proses administrasi hibah tanah dapat diselesaikan secara tertib dan terkoordinasi. Melalui koordinasi ini, diharapkan proses penyelesaian dokumen dapat segera ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.

Percepatan UKM Bawaslu Kabupaten Pasaman Tipe A merupakan bagian dari upaya mendukung penguatan kelembagaan dan pemenuhan kebutuhan fasilitas kerja. Dukungan sarana dan prasarana yang memadai diharapkan dapat menunjang pelaksanaan tugas serta fungsi Bawaslu Kabupaten Pasaman secara optimal.

Bawaslu Kabupaten Pasaman terus berupaya membangun koordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait untuk memastikan proses administrasi berjalan dengan baik. Langkah ini sekaligus menjadi bentuk komitmen dalam mewujudkan tata kelola kelembagaan yang tertib, efektif, dan akuntabel.