LAKUKAN PENGUATAN PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB), BAWASLU LAKUKAN KOORDINASI DENGAN POLRES PASAMAN

Pasaman – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pasaman terus memperkuat pengawasan terhadap proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB). Sebagai bagian dari upaya tersebut, Bawaslu melakukan koordinasi dengan Kepolisian Resor (Polres) Pasaman, Rabu (20/08/2025).

 Ketua Bawaslu Pasaman, [Rini], menjelaskan bahwa koordinasi ini penting untuk memastikan data pemilih yang digunakan pada pemilu mendatang benar-benar valid, akurat, dan mutakhir. “Kami ingin memastikan tidak ada potensi kerawanan, seperti data ganda, pemilih tidak memenuhi syarat, maupun persoalan lain yang bisa mengganggu hak pilih masyarakat,” ujarnya. 

Dalam pertemuan tersebut, Bawaslu Pasaman menekankan pentingnya sinergi dengan aparat kepolisian untuk mendukung pengawasan data pemilih, terutama dalam hal pengamanan data dan antisipasi potensi pelanggaran. WakaKapolres Pasaman, [Budi], menyambut baik langkah koordinasi ini. Ia menegaskan bahwa pihak kepolisian siap memberikan dukungan dalam menjaga keamanan serta memastikan proses pemutakhiran data pemilih berjalan dengan baik. “Polres Pasaman akan berkolaborasi dengan Bawaslu dalam mengawal proses ini, demi terwujudnya pemilu yang jujur, adil, dan demokratis,” katanya. 

Selain memperkuat pengawasan, Bawaslu juga menegaskan pentingnya pencapaian target Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) yang ditetapkan secara nasional, yaitu menghadirkan data pemilih yang komprehensif, akurat, mutakhir, dan inklusif. Target tersebut meliputi:

 • Terhapusnya data pemilih ganda, pemilih tidak memenuhi syarat (TMS), serta pemilih yang sudah meninggal.

 • Masuknya pemilih baru, termasuk pemilih pemula dan pemilih yang pindah domisili.

 • Terjaganya akurasi data secara berkelanjutan hingga hari pemungutan suara. 

Melalui penguatan koordinasi dan pencapaian target PDPB tersebut, Bawaslu Pasaman berharap masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik, sementara proses penyelenggaraan pemilu tetap transparan dan terpercaya.