Rapat Internal Bawaslu Pasaman: Optimalisasi pengelolaan Tata Kelola Keuangan Jadi Fokus Utama

Pasaman — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pasaman menggelar rapat internal terkait penguatan dan optimalisasi tata kelola Administrasi keuangan pada Selasa (09/12/2025) di Media Center Bawaslu Pasaman. Rapat ini diikuti oleh Koordinator Sekretariat, Bendahara, serta seluruh staf yang terlibat dalam pengelolaan administrasi dan keuangan.

Dalam rapat tersebut, Bawaslu Pasaman menegaskan komitmennya untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan anggaran, khususnya dalam menghadapi agenda pengawasan pemilu yang memerlukan kesiapan administrasi yang kuat.

Koordinator Sekretaria Bawaslu Pasaman, (Al Ikhwan), menyampaikan bahwa tata kelola keuangan merupakan salah satu pilar utama dalam mendukung kelancaran tugas pengawasan.

“Administrasi dan keuangan harus disiapkan dengan rapi, akurat, dan sesuai ketentuan. Semakin baik kita mengelola anggaran, semakin kuat pula dukungan terhadap tugas pengawasan di lapangan,” ujarnya.

Beberapa poin penting yang dibahas dalam rapat antara lain:

• Penertiban dokumen keuangan dan kelengkapan administrasi.
• Evaluasi penyerapan anggaran triwulan sebelumnya.
• Penguatan penggunaan aplikasi keuangan berbasis digital.
• Rencana peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan administrasi dan BMN.

Bendahara Bawaslu Pasaman, (Susi Nofenti), menekankan pentingnya kedisiplinan dalam penyusunan laporan. Ia mengingatkan bahwa keterlambatan atau kekurangan dokumen dapat berdampak langsung pada proses verifikasi dan audit.

Rapat internal tersebut juga menghasilkan beberapa rekomendasi tindak lanjut, di antaranya penyusunan timeline pelaporan, penataan ulang arsip keuangan, serta peningkatan koordinasi antarbidang untuk memastikan setiap program berjalan sesuai rencana anggaran.

Dengan dilaksanakannya rapat ini, Bawaslu Kabupaten Pasaman berharap tata kelola keuangan dapat semakin optimal, rapi, dan sesuai standar yang berlaku, sehingga mampu memberikan dukungan maksimal terhadap tugas pengawasan pemilu di daerah.